
Optimalisasi Aset Negara: Era Baru Pengelolaan BUMN Melalui Danantara
Percepatan Integrasi Perum ke Danantara: Target Satu Bulan untuk Efisiensi Optimal
Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo, mengungkapkan bahwa proses transisi Perusahaan Umum (Perum) ke Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara diharapkan selesai dalam waktu sekitar satu bulan. Pernyataan ini disampaikan oleh Tiko, panggilan akrab Kartika, di Gedung Heritage Antara, Jakarta, pada hari Senin (25/8).
Kajian Hukum dan Perubahan Status: Fondasi Legal Sebelum Integrasi
Sebelum Perum dapat sepenuhnya bergabung dengan Danantara, diperlukan adanya pengkajian hukum yang mendalam. Tahap krusial dalam proses ini adalah perubahan status hukum Perum menjadi Perseroan Terbatas (PT). Perubahan ini akan direalisasikan melalui mekanisme inbreng saham, sebuah langkah yang dijadwalkan akan rampung pada bulan ini. Tiko menambahkan bahwa transformasi ini masih dalam proses kajian menyeluruh.
Identifikasi Perum yang Akan Bergabung: Proses Seleksi dan Strategi Konsolidasi
Meskipun demikian, Wakil Menteri BUMN belum merinci daftar spesifik Perum mana saja yang akan mengalami perubahan status menjadi PT sebelum akhirnya berada di bawah pengelolaan Danantara. Seleksi ini akan mempertimbangkan berbagai aspek strategis untuk memastikan sinergi yang optimal dalam portofolio Danantara.
Landasan Hukum dan Fleksibilitas Korporasi: Peran Penting Peraturan Pemerintah
Menteri BUMN, Erick Thohir, menegaskan bahwa pemerintah sedang merancang Peraturan Pemerintah (PP) terkait inbreng saham BUMN ke Danantara, termasuk untuk Perum. Menurut Erick, regulasi ini esensial untuk memungkinkan konsolidasi aset berjalan lebih fleksibel dan responsif terhadap dinamika pasar, mencerminkan karakter korporasi yang lebih adaptif.
Strategi Konsolidasi Aset Nasional: Mengoptimalkan Potensi BUMN di Bawah Danantara
Erick Thohir juga menambahkan bahwa seluruh aset BUMN di masa mendatang akan dikelola oleh Danantara. Perum BUMN, dalam skema ini, dapat diubah menjadi PT atau dilakukan pemisahan usaha (spin-off) ke kementerian yang relevan, disesuaikan dengan kebutuhan strategis masing-masing entitas. Salah satu contoh yang disebutkan adalah Bulog, yang berpotensi menjadi offtaker pangan nasional, menunjukkan visi pemerintah dalam memanfaatkan peran BUMN secara maksimal.
