Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk melakukan restrukturisasi mendalam terhadap tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), inisiatif ini berfokus pada perampingan struktur kepengurusan dan penghapusan tunjangan yang dianggap tidak relevan. Langkah strategis pertama adalah pembatasan jumlah komisaris BUMN yang sebelumnya dianggap terlalu banyak dan tidak proporsional, terutama di perusahaan yang mengalami kerugian. Kini, jumlah maksimal komisaris akan dibatasi menjadi enam orang, bahkan idealnya hanya empat atau lima, sebuah perubahan signifikan yang mencerminkan upaya efisiensi.
Selain pengurangan jumlah, kebijakan yang tak kalah penting adalah penghapusan \"tantiem\" bagi para komisaris BUMN. Istilah asing ini, menurut Presiden, seringkali digunakan untuk mengaburkan pemahaman publik mengenai komponen insentif yang sebenarnya. Tantiem, yang merupakan bagian dari keuntungan perusahaan yang diberikan kepada direksi dan dewan komisaris sebagai bentuk apresiasi kinerja, khususnya saat perusahaan meraih laba, kini tidak akan lagi menjadi bagian dari remunerasi. Presiden Prabowo menyoroti ketidakadilan di mana komisaris yang hanya rapat sebulan sekali bisa menerima tantiem miliaran rupiah. Kebijakan ini juga mencakup pengawasan ketat terhadap pemberian tantiem kepada direksi, memastikan keuntungan perusahaan adalah nyata dan bukan \"akal-akalan\".
Perubahan ini bertujuan untuk mendorong akuntabilitas dan kinerja yang lebih baik di lingkungan BUMN. Presiden Prabowo menegaskan bahwa bagi direksi atau komisaris yang tidak setuju dengan kebijakan baru ini, pintu keluar terbuka lebar. Rosan Roeslani, CEO BPI Danantara, memperkirakan bahwa kebijakan pemangkasan insentif dan penghapusan tantiem ini dapat menghasilkan penghematan hingga Rp 8 triliun per tahun bagi perusahaan-perusahaan plat merah. Ini merupakan langkah progresif untuk menciptakan tata kelola BUMN yang lebih transparan, efisien, dan berorientasi pada pencapaian laba yang berkelanjutan.
Langkah-langkah reformasi ini menunjukkan komitmen kuat terhadap prinsip keadilan dan efisiensi dalam pengelolaan aset negara. Dengan menekan praktik-praktik yang kurang transparan dan tidak proporsional, pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan oleh BUMN benar-benar digunakan untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Ini adalah cerminan dari semangat positif untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat, di mana integritas dan kinerja menjadi prioritas utama. Melalui perbaikan tata kelola, BUMN diharapkan dapat berkontribusi maksimal pada perekonomian nasional, menjadi pilar kemajuan yang kokoh dan dapat diandalkan bagi masa depan Indonesia.
