Presiden Prabowo Subianto menyampaikan harapan besar agar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat memberikan kontribusi substansial terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa sumbangan sebesar 50 miliar dolar AS, atau sekitar Rp 810 triliun, dari BUMN akan sangat krusial dalam mengatasi defisit anggaran. Pernyataan ini disampaikan dalam rangka penyerahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2026 dan Nota Keuangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Prabowo menggarisbawahi bahwa BUMN, dengan aset kolektif yang mencapai lebih dari 1 triliun dolar AS, memiliki kapasitas finansial yang besar untuk mendukung stabilitas fiskal negara. Untuk mewujudkan potensi ini, pemerintah telah menugaskan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danatara) untuk menata ulang dan mengoptimalkan kinerja BUMN, sehingga mampu memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian Indonesia. Visi jangka panjang Presiden adalah mewujudkan APBN yang tidak lagi mengalami defisit, meskipun RAPBN 2026 masih menunjukkan proyeksi defisit sebesar Rp 638,8 triliun atau 2,48% dari PDB, dengan belanja negara dialokasikan sebesar Rp 3.786,5 triliun dan pendapatan negara Rp 3.147,7 triliun. Prabowo berkomitmen untuk terus meningkatkan efisiensi guna menekan angka defisit ini serendah mungkin.
Visi untuk mencapai APBN tanpa defisit merupakan aspirasi mulia yang mencerminkan komitmen terhadap kemandirian fiskal dan kekuatan ekonomi bangsa. Dengan mengoptimalkan aset negara dan mendorong efisiensi di berbagai sektor, Indonesia dapat membangun fondasi keuangan yang lebih kokoh, memastikan keberlanjutan pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Upaya ini bukan hanya tentang angka-angka dalam anggaran, tetapi juga tentang menciptakan masa depan yang lebih cerah dan stabil bagi generasi mendatang.
