Penunjukan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebagai juru bicara Presiden Prabowo Subianto mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan bahwa langkah ini diharapkan dapat memperkuat komunikasi publik yang selama ini telah diterapkan oleh pemerintah. AHY menekankan pentingnya perluasan saluran informasi agar masyarakat lebih mudah memahami arah kebijakan nasional. Dengan adanya penambahan figur komunikator, diharapkan pesan-pesan strategis dapat tersampaikan dengan lebih efektif.

Dalam konteks pengelolaan informasi, AHY menjelaskan bahwa setiap sektor pemerintahan harus turut aktif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat luas. Terkait infrastruktur, misalnya, ia menegaskan perlunya penjelasan terperinci mengenai rencana dan implementasi kebijakan pemerintah melalui sumber yang kredibel. "Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan kepada publik apa saja yang menjadi fokus pemerintah," ujar AHY. Selain itu, ia juga menyebutkan bahwa kolaborasi lintas sektor sangat diperlukan untuk menciptakan narasi yang lebih komprehensif bagi masyarakat.

Merespons penunjukan tersebut, Prasetyo Hadi menyatakan bahwa dirinya tidak memerlukan prosedur pelantikan formal untuk mengambil alih tugas baru ini. Menurutnya, setiap pejabat negara seharusnya sudah siap menjadi bagian dari tim komunikasi pemerintah. Prasetyo juga menyoroti sinergi antara dirinya dan Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), yang dipimpin oleh Hasan Nasbi. "Kami bekerja sama untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan tetap konsisten dan sesuai dengan visi kepemimpinan negara," tuturnya. Melalui kolaborasi ini, diharapkan masyarakat dapat memahami lebih baik tentang langkah-langkah strategis pemerintah.

Komunikasi publik yang kuat adalah fondasi utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Penunjukan Prasetyo Hadi sebagai juru bicara bukan hanya sekadar menambah jumlah pembicara resmi, tetapi juga menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi publik dalam pembangunan bangsa. Dengan pendekatan komunikasi yang inklusif dan terarah, diharapkan masyarakat dapat merasa lebih terlibat dalam setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah.