Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) meluncurkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dalam bentuk digital lewat aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi antara pemerintah daerah dan bank-bank pembangunan daerah (BPD), mendukung modernisasi pengelolaan keuangan publik. Plt Ketua Umum Asbanda, Busrul Iman, menekankan pentingnya adopsi SP2D Online sebagai bagian dari transformasi digital di Indonesia. Fungsi SIPD mencakup proses perencanaan, transaksi, hingga pelaporan keuangan daerah secara terintegrasi.

Sepuluh dua belas BPD di seluruh Indonesia termasuk Bank Jatim telah menandatangani kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk implementasi SP2D Online. Kolaborasi ini mempercepat, mengoptimalkan transparansi, serta efisiensi dalam pencairan dana pemerintah daerah melalui platform digital. Direktur Utama Bank Jatim menyatakan komitmennya untuk mendukung inovasi teknologi demi meningkatkan layanan kepada pemerintah daerah dan masyarakat. Kemendagri juga menegaskan bahwa sistem ini akan memberikan informasi real-time yang mendukung pengambilan keputusan serta monitoring evaluasi keuangan daerah.

Pentingnya Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Langkah digitalisasi dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi salah satu prioritas strategis untuk memenuhi kebutuhan modernisasi administrasi publik. Dengan diluncurkannya SP2D Online melalui SIPD, pemerintah berharap dapat meningkatkan kualitas layanan keuangan bagi daerah-daerah di seluruh Indonesia. Sistem ini tidak hanya memudahkan proses administratif tetapi juga membuka ruang bagi lebih banyak transparansi dan akuntabilitas.

Digitalisasi pengelolaan keuangan daerah melalui SP2D Online ditujukan untuk merampingkan proses pencairan dana. Dengan bantuan aplikasi SIPD, pemerintah daerah dapat melakukan transaksi secara real time tanpa hambatan geografis atau waktu. Selain itu, fungsi-fungsi lain seperti perencanaan anggaran, pelaporan keuangan, hingga analisis data menjadi lebih mudah diakses oleh semua pihak yang terlibat. Hal ini sangat membantu pemerintah daerah dalam menjaga efisiensi operasional serta memastikan pemenuhan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Melalui kolaborasi antara Kemendagri dan BPD, sistem ini dirancang agar dapat diimplementasikan secara luas di berbagai wilayah dengan standar yang seragam.

Komitmen Sinergi Pemerintah Daerah dan BPD

Penandatanganan kesepakatan kerja sama antara Kemendagri dan 24 BPD di seluruh Indonesia menunjukkan langkah nyata dalam mendorong sinergi antara pemerintah daerah dan institusi keuangan lokal. Bank Jatim sebagai salah satu peserta aktif dalam proyek ini menegaskan kembali komitmen mereka terhadap reformasi digital keuangan daerah. Kerja sama ini mencerminkan upaya bersama untuk membangun sistem yang lebih cepat, transparan, dan efisien.

Berkolaborasi dengan Kemendagri, BPD berperan penting dalam memastikan penerapan SP2D Online berjalan lancar di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Proyek ini tidak hanya fokus pada aspek teknis tetapi juga mencakup pendidikan dan pelatihan bagi para pemangku kepentingan guna memaksimalkan manfaat dari platform digital baru ini. Sebagai mitra strategis pemerintah daerah, BPD seperti Bank Jatim memahami betapa pentingnya adaptasi teknologi dalam konteks pengelolaan keuangan modern. Dengan dukungan dari Kemendagri, harapannya adalah sistem ini dapat diterapkan secara inklusif sehingga semua daerah dapat menikmati manfaatnya. Saat ini, sudah ada sejumlah daerah yang siap menerapkan SP2D Online, yang diprediksi akan memperkuat prinsip transparansi dalam waktu dekat.