Pada hari Kamis (17/4/2025), Kementerian Pertahanan Nasional Turki mengumumkan bahwa pasukan negara tersebut telah berhasil menghancurkan sekitar 121 kilometer terowongan yang diduga digunakan oleh kelompok-kelompok teroris di wilayah utara Suriah. Operasi ini merupakan bagian dari upaya Turki untuk membangun perdamaian, keamanan, dan stabilitas di daerah operasi militer mereka di Suriah serta mendukung pemulangan aman pengungsi Suriah. Selain itu, Turki juga menekankan pentingnya koordinasi militer dengan Israel untuk mencegah konflik langsung, meskipun hal ini tidak berarti normalisasi hubungan. Dalam konteks regional, Turki juga menyatakan penolakan terhadap rencana Yunani tentang tata ruang laut di Laut Aegea dan Mediterania Timur.

Dalam pernyataannya di ibu kota Ankara, juru bicara Kementerian Pertahanan Turki, Zeki Akturk, menjelaskan bahwa operasi penghancuran terowongan dimulai pada tanggal 8 Januari 2025. Upaya ini fokus pada dua wilayah utama, yakni Tel Rifat dan Manbij. Di Tel Rifat, hampir 66 kilometer terowongan telah dihancurkan, sementara di Manbij, jumlahnya mencapai 55 kilometer. Terowongan-terowongan ini diyakini menjadi sarana bagi kelompok-kelompok bersenjata untuk menyimpan senjata dan melakukan serangan terhadap warga sipil maupun pasukan Turki.

Operasi militer ini dilakukan sebagai tanggapan atas ancaman keamanan yang terus meningkat di wilayah perbatasan antara Turki dan Suriah. Akturk menegaskan bahwa pasukan Turki bertindak untuk melindungi rakyat lokal dan mencegah pembentukan koridor teroris yang dapat membahayakan wilayah Turki. Selain itu, pihaknya juga memberikan laporan tentang pencapaian dalam menangani migrasi ilegal. Sejak awal tahun, setidaknya 1.465 orang telah ditangkap karena mencoba menyeberangi perbatasan secara ilegal, sementara 23.709 lainnya dicegah untuk melakukan hal serupa.

Mengenai kerjasama militer dengan Israel, Kementerian Pertahanan Turki menegaskan bahwa mekanisme non-konflik yang ada bukanlah bentuk normalisasi hubungan diplomatik. Sebaliknya, mekanisme ini dirancang untuk memastikan kegiatan militer di Suriah berlangsung dengan aman dan terkoordinasi guna menghindari insiden yang tidak diinginkan. Pernyataan ini dilontarkan sebagai tanggapan terhadap spekulasi media internasional mengenai kemungkinan perbaikan hubungan antara kedua negara.

Terkait isu maritim, Turki menunjukkan sikap keras terhadap rencana Yunani tentang tata ruang laut di wilayah Laut Aegea dan Mediterania Timur. Menurut Kementerian Pertahanan, langkah Yunani dinilai ilegal dan bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional. Turki menyerukan perlunya dialog damai dan niat baik bersama untuk mencapai pembagian zona maritim yang adil dan legal. Negara tersebut juga menegaskan penolakan terhadap tindakan unilateral Yunani yang dianggap mengabaikan sengketa yang sedang berlangsung.

Upaya-upaya militer dan diplomasi yang dilakukan Turki menunjukkan komitmen kuat negara tersebut untuk menjaga keamanan wilayah perbatasan, memperkuat kolaborasi regional, serta mempertahankan hak-hak maritim di wilayah strategis. Langkah-langkah ini diprediksi akan terus berkembang sebagai respons terhadap dinamika geopolitik yang semakin kompleks di wilayah tersebut.