Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah mengalihkan fokus pengawasannya ke ranah dompet digital. Langkah ini diambil setelah adanya sinyal kuat bahwa platform e-wallet dimanfaatkan untuk mendukung berbagai tindak kejahatan, terutama perjudian daring. Keputusan ini mengikuti keberhasilan pemblokiran jutaan rekening bank 'dormant' yang terbukti terkait dengan aktivitas ilegal, meskipun PPATK menyatakan belum akan menerapkan langkah serupa pada e-wallet.
Detail Pengawasan Keuangan yang Diperketat
Di Jakarta, pada pekan lalu, tepatnya tanggal 6 Agustus 2025, Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, mengungkapkan keprihatinan lembaganya terhadap risiko yang melekat pada dompet digital. Meskipun telah mengidentifikasi potensi penyalahgunaan, Ivan menegaskan bahwa pendekatan yang lebih berhati-hati akan diambil dibandingkan pemblokiran rekening bank yang telah dilakukan sebelumnya. Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan PPATK, Danang Tri Hartono, menambahkan bahwa pengawasan terhadap e-wallet sebagai sarana penampungan dana perjudian daring masih dalam tahap pemantauan mendalam. Hal ini karena nilai saldo yang ditemukan pada e-wallet yang terkait dengan aktivitas ilegal cenderung kecil, seringkali hanya berkisar antara Rp 5 ribu hingga Rp 10 ribu, dan sebagian besar bersifat 'dormant' atau tidak aktif dalam transaksi debet.
Sebagai informasi tambahan, PPATK baru saja menuntaskan pemblokiran 122 juta rekening bank 'dormant' di 105 bank yang tidak menunjukkan aktivitas debet selama satu hingga lima tahun. Proses pemblokiran ini, yang dimulai secara bertahap pada 16 Mei 2025 hingga Agustus 2025 dalam 16 gelombang, berhasil mengungkap 1.155 rekening yang terafiliasi dengan tindak kejahatan. Akumulasi dana yang teridentifikasi dalam rekening-rekening tersebut mencapai lebih dari Rp 1,15 triliun. Sebagian besar dana tersebut, senilai Rp 548,27 miliar dari 517 rekening, terkait dengan tindak pidana perjudian. Selain itu, Rp 540,68 miliar dari 280 rekening terkait dengan kasus korupsi. Kejahatan lain yang terungkap meliputi kejahatan siber (96 rekening, Rp 317,5 juta), pencucian uang (67 rekening, Rp 7,29 miliar), narkotika (65 rekening, Rp 4,82 miliar), dan penipuan (50 rekening, Rp 4,98 miliar). Kejahatan di bidang perpajakan juga terdeteksi pada 20 rekening dengan nominal Rp 743,43 juta, serta penggelapan pada 16 rekening dengan saldo mengejutkan sebesar Rp 31,31 triliun. Terorisme (3 rekening, Rp 539,35 juta), penyuapan (2 rekening, Rp 5,13 juta), dan perdagangan orang (7 rekening, Rp 22,83 juta) juga menjadi bagian dari temuan PPATK.
Dari perspektif seorang pengamat, langkah PPATK dalam memperluas pengawasan ke dompet digital merupakan respons yang sangat penting dan adaptif terhadap evolusi modus operandi kejahatan keuangan. Dengan semakin populernya e-wallet dalam transaksi sehari-hari, potensi penyalahgunaannya untuk tujuan ilegal juga meningkat. Pendekatan yang dilakukan PPATK, yaitu memantau secara cermat sebelum mengambil tindakan pemblokiran, menunjukkan kebijakan yang bijaksana. Hal ini memungkinkan lembaga untuk mengidentifikasi pola-pola baru kejahatan sambil meminimalkan disrupsi pada layanan keuangan digital yang sah. Transparansi dan ketegasan PPATK dalam memerangi kejahatan keuangan, baik melalui rekening bank maupun dompet digital, adalah kunci untuk membangun ekosistem keuangan yang lebih aman dan terpercaya bagi masyarakat.
