Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memulai penyaluran Kartu Jakarta Pintar (KJP) tahap pertama tahun 2025 kepada 43.502 siswa penerima baru, yang berlangsung dari hari Jumat (18/4/2025) hingga Senin (21/4/2025). Program ini merupakan bagian dari distribusi total sebanyak 126.000 penerima KJP Plus dan melanjutkan komitmen pendidikan bagi 707.622 siswa di Jakarta. Direktur Utama Bank DKI menegaskan pentingnya keakuratan waktu, sasaran, serta transparansi dalam proses penyaluran. Selain itu, pihak Bank DKI juga mengimbau para penerima untuk waspada terhadap penipuan dengan tidak memberikan PIN atau informasi pribadi.

Pelaksanaan Penyaluran KJP dan Fasilitas Pendukung

Dalam upaya mendukung akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu di Jakarta, program KJP mulai diberlakukan pada akhir pekan lalu. Lokasi pelaksanaannya mencakup seluruh wilayah administratif DKI Jakarta, dengan fokus pada 44 kecamatan yang tersebar di enam kabupaten kota. Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Arie Rinaldi, menekankan perlunya perhatian terhadap penggunaan kartu secara aman. Bagi mereka yang merasa tidak lagi menerima tunjangan meskipun sebelumnya aktif, dapat memeriksa status penerimaan melalui portal edujakarta atau mengajukan keluhan ke Kantor P4OP Dinas Pendidikan setempat.

Untuk memudahkan transaksi, para penerima dapat menggunakan fasilitas Electronic Data Capture (EDC) Bank DKI yang tersedia di berbagai merchant mitra seperti toko alat tulis, buku, dan perlengkapan sekolah lainnya. Pengguna juga memiliki opsi tarik tunai maksimal Rp100.000 per minggu, sementara sisanya dapat digunakan untuk pembelian barang non-tunai.

Di tengah musim semi politik dan sosial yang dinamis, program ini menjadi simbol nyata komitmen Pemerintah DKI Jakarta dalam menjaga kesetaraan akses pendidikan.

Program Kartu Jakarta Pintar menunjukkan bahwa inovasi dalam bidang pendidikan harus disertai dengan sistem pengawasan yang ketat. Hal ini penting agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan tanpa adanya manipulasi data atau penyalahgunaan dana. Kesadaran akan pentingnya pendidikan harus diiringi dengan langkah-langkah preventif terhadap potensi penipuan finansial. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, bank, dan masyarakat sangatlah esensial untuk memastikan kesuksesan program ini di masa mendatang.