Inisiatif pembentukan Kementerian Haji dan Umrah di Indonesia kini tengah menjadi sorotan utama, khususnya di kalangan penyedia layanan perjalanan ibadah. Rencana ini, yang akan diresmikan melalui Rancangan Undang-Undang, menjanjikan perubahan signifikan dalam tata kelola penyelenggaraan haji dan umrah. Para pelaku bisnis, seperti PT Arsy Buana Travelindo Tbk, menyambut baik langkah progresif ini. Mereka melihatnya sebagai sebuah terobosan yang dapat membawa perbaikan fundamental, terutama dalam aspek transparansi dan kepastian hukum. Harapan besar tersemat pada kementerian baru ini untuk mampu menghadirkan layanan yang lebih prima dan terpercaya bagi jamaah, sekaligus memberikan iklim usaha yang lebih kondusif bagi perusahaan travel. Transformasi ini dipandang sebagai titik balik penting dalam upaya meningkatkan kualitas pengalaman spiritual masyarakat.
Pada tanggal 26 Agustus 2025, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dijadwalkan akan mengesahkan Rancangan Undang-Undang mengenai Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Pengesahan ini akan secara resmi membentuk Kementerian Haji dan Umrah, menggantikan peran Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) yang ada sebelumnya. Langkah strategis ini disambut antusias oleh berbagai pihak, termasuk Direktur Utama PT Arsy Buana Travelindo Tbk (HAJJ), Saipul Bahri.
Saipul Bahri mengungkapkan optimismenya terhadap perubahan struktural ini. Menurutnya, transisi dari BP Haji menjadi kementerian akan membawa dampak positif, terutama dalam hal peningkatan transparansi dan penegasan regulasi. Ia berharap, keberadaan kementerian baru ini akan menciptakan kerangka kerja yang lebih jelas dan terstruktur, yang pada gilirannya akan mendorong peningkatan mutu pelayanan haji dan umrah di seluruh pelosok Tanah Air. Diskusi mendalam mengenai prospek dan implikasi pembentukan kementerian ini terhadap industri travel haji dan umrah dibahas dalam program Profit CNBC Indonesia pada 27 Agustus 2025, yang menghadirkan Saipul Bahri sebagai narasumber utama.
Secara keseluruhan, pembentukan Kementerian Haji dan Umrah menandai era baru dalam pengelolaan ibadah haji dan umrah di Indonesia. Dengan harapan akan adanya regulasi yang lebih jelas, transparansi yang meningkat, dan kualitas layanan yang lebih baik, inisiatif ini diharapkan dapat menjawab berbagai tantangan yang selama ini dihadapi oleh jamaah maupun pelaku usaha. Kehadiran kementerian ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak bagi kemajuan sektor perjalanan ibadah, memastikan pengalaman yang lancar dan memuaskan bagi setiap calon jamaah.
