Puluhan perguruan tinggi di Amerika Serikat mengalami kekacauan administratif setelah seribu lebih mahasiswa internasional menghadapi pencabutan visa atau status hukum mereka. Keputusan ini didorong oleh langkah keras yang diambil pemerintahan Presiden Donald Trump, yang menargetkan individu dengan afiliasi pro-Palestina di lingkungan kampus. Perintah eksekutif yang dikeluarkan memungkinkan deportasi mahasiswa asing yang dianggap terlibat dalam aktivisme tertentu, menciptakan ketegangan terkait kebebasan akademik dan demokratis di institusi pendidikan tinggi.

Kebijakan ini dimulai sejak Maret lalu, dengan Associated Press melaporkan bahwa 160 institusi pendidikan telah dipengaruhi oleh tindakan tersebut. Meskipun alasan pencabutan visa tidak selalu jelas bagi para perguruan tinggi, banyak dari mereka menyatakan bahwa mahasiswa yang menjadi sasaran tidak terlibat langsung dalam protes. Namun, tekanan dari pemerintah federal mendorong universitas untuk mencari jawaban atas tindakan ini.

Dalam pernyataannya, Rektor Universitas Massachusetts Boston, Marcelo Suarez-Orozco, menggambarkan situasi ini sebagai tantangan besar terhadap prinsip-prinsip dasar masyarakat demokratis. Dia menyoroti pentingnya dialog dan pemahaman dalam menghadapi isu-isu kompleks seperti ini.

Perintah eksekutif Trump memperkuat langkah-langkah represif terhadap demonstrasi pro-Palestina, termasuk ancaman untuk memotong dana federal kepada universitas yang tidak bertindak tegas terhadap aktivitas semacam itu. Langkah ini memicu kekhawatiran luas tentang dampak negatif terhadap kebebasan berbicara di kalangan akademisi dan mahasiswa.

Banyak pihak menilai bahwa kebijakan ini tidak hanya mengancam mahasiswa asing tetapi juga membayangi nilai-nilai inti demokrasi di AS. Situasi ini memunculkan diskusi mendalam tentang batasan pengaruh politik dalam ranah pendidikan tinggi serta perlunya menjaga ruang bebas untuk dialog dan eksplorasi ideologis.

Keputusan kontroversial ini menunjukkan adanya pergeseran signifikan dalam hubungan antara pemerintah federal dan institusi pendidikan tinggi di AS. Dengan meningkatnya ketegangan terkait hak-hak sipil dan kebebasan akademik, masa depan mahasiswa internasional di negara tersebut tetap menjadi pertanyaan yang belum terjawab sepenuhnya.