Arab Saudi mengeluarkan kritik keras terhadap pernyataan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang menyarankan pembentukan negara Palestina di wilayah Arab Saudi. Pernyataan ini dipandang sebagai bentuk pemikiran ekstremis dan tidak memahami hubungan historis Palestina dengan tanah mereka. Selain Arab Saudi, Mesir dan Yordania juga mengecam usulan tersebut, menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional dan kedaulatan Saudi. Kementerian Luar Negeri Palestina menggambarkan usulan itu sebagai tindakan rasis dan antiperdamaian.

Penolakan Tegar Arab Saudi atas Pernyataan Netanyahu

Arab Saudi secara tegas menolak gagasan yang diajukan oleh Netanyahu. Mereka menyoroti ketidakmampuan pemimpin Israel dalam memahami ikatan emosional dan sejarah Palestina dengan tanah air mereka. Kementerian Luar Negeri Saudi menekankan bahwa pola pikir ekstremis seperti ini tidak hanya salah tetapi juga merusak upaya perdamaian di wilayah tersebut.

Menurut pernyataan resmi dari Kementerian Luar Negeri Arab Saudi, pendudukan Israel telah gagal memahami makna mendalam wilayah Palestina bagi masyarakat setempat. Pihak Saudi menegaskan bahwa hubungan antara orang Palestina dan tanah mereka adalah sesuatu yang sadar, historis, dan sah. Pernyataan Netanyahu yang menyarankan pembentukan negara Palestina di wilayah Saudi dianggap sebagai pengabaian terhadap hukum dan konvensi internasional. Hal ini juga ditegaskan oleh Hussein al-Sheikh dari Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), yang menegaskan bahwa negara Palestina hanya akan berada di tanah Palestina sendiri.

Tanggapan Internasional terhadap Usulan Kontroversial

Usulan Netanyahu mendapat reaksi keras dari beberapa negara Timur Tengah. Mesir dan Yordania turut mengkritisi ide tersebut, mencatat bahwa hal ini melanggar hukum internasional dan Piagam PBB. Reaksi ini mencerminkan kekhawatiran global terhadap stabilitas dan kedaulatan negara-negara Arab.

Mesir menyebut komentar Netanyahu sebagai "tidak bertanggung jawab dan tidak dapat diterima". Mereka melihat usulan ini sebagai ancaman langsung terhadap kedaulatan Arab Saudi. Sementara itu, Yordania juga mengecam pernyataan tersebut, menunjukkan sikap solidaritas dengan Arab Saudi. Di sisi lain, Kairo menjelaskan bahwa ide tersebut bukan hanya tidak realistis tetapi juga menyalahi prinsip-prinsip dasar hukum internasional. Kementerian Luar Negeri Palestina lebih jauh menilai usulan tersebut sebagai aksi rasis dan antiperdamaian, yang dapat mengganggu proses perdamaian di wilayah tersebut. Ini menunjukkan bahwa usulan Netanyahu telah memicu respons luas dan serius dari berbagai pihak.