Kerugian finansial yang sangat besar, mencapai angka fantastis Rp 120 triliun, telah menimpa masyarakat akibat maraknya aktivitas sektor jasa keuangan yang tidak sah. Jumlah dana yang raib ini, menurut laporan dari pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), seharusnya dapat dimanfaatkan untuk memacu sektor-sektor produktif, namun justru menghilang karena praktik-praktik ilegal yang merugikan. Situasi ini menggarisbawahi urgensi peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai risiko-risiko dalam dunia finansial, serta perlunya upaya kolektif dari berbagai pihak untuk membendung gelombang penipuan yang semakin merajalela.
Friderica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, dalam sebuah acara peluncuran kampanye nasional pemberantasan scam dan aktivitas keuangan ilegal di Jakarta, pada Selasa, 19 Agustus 2025, mengungkapkan keprihatinannya. Ia menyatakan bahwa kerugian sebesar itu \"sangat menyedihkan\" karena menunjukkan betapa rentannya masyarakat terhadap penawaran-penawaran yang tidak bertanggung jawab. Ironisnya, alih-alih berinvestasi pada hal-hal yang bermanfaat, banyak individu malah kehilangan uang mereka.
Sebagai respons terhadap fenomena ini, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) di bawah koordinasi OJK telah menunjukkan kinerja yang signifikan. Mereka berhasil mengidentifikasi dan menghentikan operasional 1.840 entitas keuangan ilegal, yang tersebar di berbagai platform daring maupun aplikasi. Secara spesifik, entitas-entitas ini meliputi 1.556 penyedia pinjaman online ilegal dan 284 entitas investasi bodong. Langkah-langkah penindakan ini merupakan bagian dari komitmen OJK untuk melindungi kepentingan konsumen dan menjaga stabilitas ekosistem jasa keuangan.
Tidak hanya itu, jumlah pengaduan yang diterima OJK terkait aktivitas ilegal juga mencerminkan skala masalah yang ada, dengan total 11.147 aduan. Dari angka tersebut, sebanyak 8.929 aduan berkaitan dengan pinjaman online ilegal, sementara 2.208 aduan lainnya mengenai penipuan investasi. Data ini menunjukkan betapa aktifnya para pelaku kejahatan siber dalam menjerat korban, serta betapa pentingnya peran aktif masyarakat dalam melaporkan praktik-praktik mencurigakan.
Dewi, yang akrab disapa Kiki, menegaskan bahwa upaya menjaga integritas sektor jasa keuangan dan melindungi dana nasabah adalah tanggung jawab bersama. Digitalisasi memang membawa kemudahan dan efisiensi, termasuk pengurangan biaya operasional serta peningkatan aksesibilitas layanan keuangan bagi masyarakat luas. Namun, di sisi lain, kemudahan ini juga dimanfaatkan oleh para penipu dan scammer untuk melancarkan aksinya. Oleh karena itu, edukasi dan literasi keuangan yang mendalam menjadi kunci utama untuk membekali masyarakat dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan agar tidak mudah terjerat dalam perangkap keuangan ilegal.
Pemerintah dan lembaga terkait tidak dapat bekerja sendiri dalam menghadapi ancaman ini. Kolaborasi antara OJK, lembaga penegak hukum, dan seluruh elemen masyarakat adalah prasyarat mutlak untuk menciptakan lingkungan keuangan yang aman dan terpercaya. Peningkatan literasi keuangan akan memberdayakan masyarakat untuk membuat keputusan finansial yang lebih bijak, mengenali modus-modus penipuan, dan pada akhirnya, melindungi aset mereka dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
