Tindakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menangguhkan sementara transaksi pada rekening-rekening yang tidak aktif telah mengejutkan banyak pihak, khususnya karena dana yang tersimpan di dalamnya menjadi tidak dapat diakses. Ivan Yustiavandana, Kepala PPATK, secara transparan menjelaskan bahwa keputusan ini diambil karena rekening-rekening pasif sering dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan sebagai sarana penyimpanan dana hasil tindak pidana dari berbagai sektor. Rekening-rekening ini bahkan diperjualbelikan secara bebas di berbagai platform digital dan media sosial, memperparah masalah kejahatan finansial.
Sejak Februari 2025, PPATK telah memfokuskan analisis terhadap transaksi ilegal yang melibatkan rekening dormant. Dengan banyaknya temuan aktivitas mencurigakan, instansi tersebut mengundang perwakilan perbankan untuk memperkuat pengawasan terhadap rekening-rekening tidak aktif. Sebagai bagian dari proses validasi nasabah (Know Your Customer/KYC) yang mencakup Customer Due Diligence (CDD) dan Enhanced Due Diligence (EDD), PPATK melakukan pemblokiran sementara rekening dormant dari Mei hingga Juli 2025. Proses analisis ini berhasil mengidentifikasi 122 juta rekening dormant dari 105 bank yang kini telah dibuka kembali setelah analisis selesai, memastikan bahwa dana di dalamnya tetap aman dan utuh tanpa penyitaan.
Analisis PPATK mengungkap fakta mencengangkan: 1,5 juta rekening digunakan untuk tindak pidana antara 2020 dan 2024, dengan 120.000 di antaranya diperjualbelikan dan 20.000 diretas. Sebanyak 1.155 rekening teridentifikasi digunakan untuk tindak pidana dengan nilai akumulasi lebih dari Rp 1,15 triliun, mayoritas terkait perjudian online (Rp 548,27 miliar) dan korupsi (Rp 540,68 miliar). Selain itu, 2.115 rekening instansi pemerintah dengan saldo Rp 530,47 miliar dan 10,41 juta rekening penerima bansos dengan total Rp 2,41 juta juga ditemukan berstatus dormant. Pemblokiran ini telah secara signifikan mengurangi deposit judi online, dan PPATK mendesak bank untuk tidak mengenakan biaya reaktivasi agar masyarakat dapat mengakses kembali dananya tanpa hambatan.
Langkah-langkah tegas yang diambil PPATK ini bukan hanya sekadar tindakan administratif, melainkan sebuah manifestasi nyata dari upaya perlindungan terhadap sistem keuangan nasional dan masyarakat luas. Dengan proaktif memerangi praktik ilegal seperti jual beli rekening dan penggunaan rekening dormant untuk kejahatan, PPATK menegaskan komitmennya untuk menciptakan lingkungan finansial yang bersih, aman, dan berintegritas. Ini adalah dorongan kuat bagi semua pihak, baik individu maupun institusi, untuk senantiasa menjaga transparansi dan kepatuhan dalam setiap transaksi, demi terciptanya tatanan ekonomi yang adil dan makmur bagi seluruh bangsa.
