Situasi di mana peminjam yang mengalami kesulitan pembayaran mencari perlindungan dari kelompok masyarakat tertentu telah menimbulkan kekhawatiran serius di kalangan industri multifinance. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengkonfirmasi adanya keluhan dari berbagai perusahaan pembiayaan terkait upaya nasabah bermasalah untuk menghindari penarikan aset jaminan mereka dengan berlindung di balik pihak-pihak ini. Agusman, Kepala Eksekutif Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, menyatakan bahwa fenomena ini berpotensi mengganggu proses penegakan hukum yang sah terkait eksekusi agunan, serta menciptakan ketidakpastian dalam sistem pembiayaan secara keseluruhan.
Implikasi jangka panjang dari praktik ini sangat besar, termasuk peningkatan risiko kredit dan pembatasan akses pembiayaan bagi masyarakat luas. Untuk mengatasi masalah ini, OJK secara aktif berkoordinasi dengan aparat penegak hukum guna memastikan bahwa eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan dengan tertib dan sesuai hukum, sehingga meminimalisir potensi konflik di lapangan. Di sisi lain, asosiasi industri pembiayaan, seperti Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) melalui ketuanya, Suwandi Wiratno, telah mengungkapkan keresahan mendalam terkait keterlibatan oknum ormas dalam mengambil alih kendaraan yang belum lunas cicilannya. Modus operandi yang sering terjadi adalah debitur yang tidak mampu membayar menyerahkan kendaraannya kepada oknum ormas, yang kemudian \"melindungi\" mereka dan bahkan mencoba menekan perusahaan pembiayaan untuk menerima pelunasan di bawah nilai utang pokok, yang tentunya tidak dapat diterima. Oleh karena itu, OJK juga mengimbau perusahaan pembiayaan untuk selalu mematuhi ketentuan yang berlaku dalam proses penarikan kendaraan, menggunakan penagih hutang yang tersertifikasi, dan mengutamakan pendekatan persuasif dalam penyelesaian masalah.
Praktik yang merugikan ini bukan hanya mengancam stabilitas sektor pembiayaan, tetapi juga dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan keuangan. Penting bagi seluruh pihak, baik regulator, lembaga keuangan, maupun masyarakat, untuk meningkatkan pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam perjanjian pembiayaan. Dengan demikian, ekosistem pembiayaan dapat berjalan dengan sehat dan memberikan manfaat maksimal bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, selaras dengan prinsip keadilan dan transparansi.
