Pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis dalam upaya memperbaiki kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan memberlakukan kebijakan baru yang melarang pemberian tantiem dan insentif kepada para komisaris BUMN dan anak perusahaannya. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menjelaskan bahwa inisiatif ini merupakan bagian fundamental dari komitmen pemerintah untuk membenahi BUMN secara menyeluruh. Hal ini didasari oleh pandangan bahwa BUMN merupakan tulang punggung perekonomian nasional, sehingga perbaikan tata kelola menjadi prioritas utama. Penekanan diberikan pada perbaikan sistem, sumber daya manusia, serta pengelolaan keuangan perusahaan pelat merah tersebut.
Kebijakan ini bertujuan untuk mengarahkan fokus para komisaris agar tidak lagi semata-mata mengincar keuntungan finansial berupa tantiem, melainkan lebih berkonsentrasi pada tanggung jawab utama mereka, yaitu memperbaiki dan mengawasi jalannya perusahaan. Rosan Roeslani, CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), menegaskan bahwa langkah ini bukan merupakan pemotongan honorarium, melainkan sebuah penyesuaian struktur remunerasi yang selaras dengan praktik tata kelola perusahaan terbaik secara global. Ia menambahkan bahwa komisaris tetap akan menerima gaji bulanan yang pantas sesuai dengan peran dan kontribusi mereka, namun tanpa kompensasi variabel berbasis laba. Hal ini sejalan dengan prinsip yang diusung oleh OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises, yang menekankan pentingnya pendapatan tetap untuk menjaga independensi fungsi pengawasan.
Langkah progresif ini menandai era baru dalam pengelolaan BUMN di Indonesia, di mana transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas publik menjadi landasan utama. Dengan menghilangkan insentif berbasis kinerja yang dapat memicu konflik kepentingan, pemerintah berupaya memastikan bahwa para pejabat BUMN mengutamakan kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat di atas segalanya. Kebijakan ini diharapkan akan mendorong terciptanya ekosistem BUMN yang lebih sehat, mandiri, dan berintegritas, serta mampu memberikan kontribusi maksimal bagi pembangunan ekonomi bangsa.
