Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menyoroti urgensi untuk merombak struktur dan kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia, dengan tujuan menghilangkan entitas yang kurang produktif dan tidak efisien. Penekanan diberikan pada perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan BUMN, agar kondisi sebenarnya dari perusahaan-perusahaan tersebut dapat menjadi dasar yang kuat untuk mencapai target dividen 50 miliar yang diharapkan Presiden. Oleh karena itu, Danantara, yang dipimpin oleh Dony Oskaria selaku COO, telah menguraikan strategi komprehensif untuk mereview dan merapikan fondasi perusahaan-perusahaan milik negara.
Langkah-langkah strategis yang akan diambil oleh Danantara meliputi evaluasi mendalam terhadap fundamental bisnis masing-masing BUMN, mengingat banyaknya jumlah BUMN beserta anak cucu perusahaannya, yang mencapai 1.046 entitas. Dony Oskaria mengungkapkan bahwa sebagian besar dividen BUMN berasal dari hanya delapan perusahaan, sementara 52% dari BUMN mengalami kerugian signifikan, mencapai sekitar Rp 50 triliun setiap tahunnya. Setelah tahap evaluasi, Danantara akan fokus pada pengembangan kapabilitas internal, termasuk melakukan konsolidasi bisnis melalui merger dan akuisisi yang diperkirakan mencapai 300 transaksi, serta melakukan spin-off pada unit bisnis yang tidak relevan dengan kompetensi inti. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan BUMN yang lebih fokus, kompetitif, dan menguntungkan, seperti pembentukan satu perusahaan logistik berskala besar yang mampu bersaing di pasar global.
Transformasi BUMN yang sedang berlangsung ini merupakan manifestasi dari komitmen pemerintah untuk menciptakan sektor usaha milik negara yang tangguh dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian bangsa. Dengan merampingkan operasional, meningkatkan efisiensi, dan mendorong fokus pada kompetensi inti, diharapkan BUMN tidak hanya akan menjadi pilar ekonomi yang kuat, tetapi juga menjadi contoh bagi praktik bisnis yang sehat dan bertanggung jawab. Langkah ini mencerminkan semangat kebangkitan ekonomi nasional, di mana setiap entitas, terutama yang dimiliki negara, diharapkan mampu beroperasi secara optimal dan membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat.
