Berita ini menyoroti sikap tegas Presiden Prabowo Subianto terhadap praktik pemberian bonus atau tantiem kepada para komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang perusahaannya justru mengalami kerugian finansial. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya reformasi manajemen BUMN, dengan tujuan utama meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas. Langkah ini juga menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa insentif yang diberikan sejalan dengan kinerja perusahaan, bukan sekadar hak yang diterima tanpa mempertimbangkan kondisi keuangan.
Rincian Kebijakan dan Peringatan Keras
Pada hari Kamis, 28 Agustus 2025, dalam acara prestisius APKASI Otonomi Expo 2025 yang diselenggarakan di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pernyataan yang menggema. Di hadapan para hadirin, termasuk tokoh-tokoh daerah dan pelaku bisnis, beliau secara lugas mengkritik ketidakjelasan regulasi terkait pemberian tantiem kepada jajaran komisaris BUMN. Beliau menegaskan bahwa praktik di mana perusahaan mengalami kerugian namun komisaris tetap menerima bonus adalah hal yang tidak dapat diterima oleh masyarakat.
Sebagai respons atas permasalahan tersebut, Presiden Prabowo mengumumkan keputusan strategis untuk menghapuskan bonus bagi komisaris BUMN yang perusahaannya tidak menunjukkan performa positif. Beliau juga mengeluarkan peringatan keras kepada para komisaris. Dengan tegas Prabowo menyatakan, \"Anda tidak mau, keluar! Banyak anak muda yang ingin masuk.\" Pernyataan ini bukan hanya sekadar gertakan, melainkan sebuah sinyal jelas bahwa tidak ada individu yang tak tergantikan dalam struktur pemerintahan maupun badan usaha milik negara.
Lebih lanjut, Prabowo menyoroti potensi kekayaan Indonesia yang belum terkelola secara optimal. Beliau mencontohkan keberhasilan Badan Pengelola Investasi Danantara dalam mengumpulkan aset senilai US$1 triliun, menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan dana kekayaan kedaulatan terbesar di dunia, bahkan bersanding dengan negara-negara seperti Norwegia dan Tiongkok. Ini mengindikasikan bahwa masih banyak aset yang sebelumnya \"tercecer dan tidak jelas manajemennya,\" dan kini mulai dikelola secara lebih profesional. Menurut Presiden, prinsip ini berlaku di semua tingkatan, termasuk jabatannya sendiri; jika ia tidak bekerja dengan baik, ia juga bisa diganti, menegaskan bahwa kepemimpinan adalah amanah, bukan kepemilikan pribadi.
Refleksi Seorang Pengamat: Akuntabilitas dan Harapan Baru
Sebagai seorang pengamat, pernyataan Presiden Prabowo Subianto menggarisbawahi urgensi akuntabilitas dan meritokrasi dalam pengelolaan BUMN. Keputusan untuk menghapus bonus bagi komisaris perusahaan yang merugi adalah langkah yang berani dan pantas diapresiasi. Ini mengirimkan pesan kuat bahwa posisi di BUMN bukanlah hak istimewa, melainkan tanggung jawab besar yang harus diemban dengan kinerja nyata. Sudah saatnya sistem insentif selaras dengan hasil, bukan sekadar jabatan.
Penegasan bahwa \"tidak ada orang yang tidak bisa diganti\" juga mencerminkan semangat reformasi yang mendalam. Ini membuka pintu bagi talenta-talenta muda yang berintegritas dan kompeten untuk berkontribusi, serta memutus mata rantai praktik yang tidak sehat. Kita berharap kebijakan ini akan menjadi tonggak penting dalam mewujudkan tata kelola BUMN yang lebih transparan, efisien, dan berorientasi pada kemajuan ekonomi bangsa, demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
