Mengubah Subsidi BBM Menjadi BLT: Solusi Efektif atau Tantangan Baru?

Rencana pemerintahan Prabowo Subianto untuk mengubah skema subsidi energi, seperti Bahan Bakar Minyak (BBM), Liquefied Petroleum Gas (LPG), dan listrik, dari berbasis komoditas menjadi berbasis individu atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) telah menarik perhatian banyak pihak. Langkah ini diharapkan dapat memberikan beberapa keuntungan, seperti mengurangi ketergantungan impor BBM, memangkas anggaran subsidi secara signifikan, dan mendorong masyarakat untuk lebih banyak menggunakan transportasi umum serta mempercepat transisi energi. Namun, terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan sebelum kebijakan ini diimplementasikan.

Mengubah Subsidi BBM Menjadi BLT: Solusi Efektif atau Tantangan Baru?

Keuntungan Potensial dari Perubahan Skema Subsidi

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menyatakan bahwa langkah mengubah subsidi energi menjadi BLT dapat memberikan beberapa keuntungan. Pertama, hal ini dapat mengurangi ketergantungan impor BBM. Dengan tidak lagi memberikan subsidi langsung pada komoditas, pemerintah dapat mengalihkan anggaran tersebut untuk mendorong penggunaan energi terbarukan dan transportasi umum yang lebih efisien. Kedua, kebijakan ini juga diharapkan dapat memangkas anggaran subsidi secara signifikan. Selama ini, subsidi energi telah menyedot anggaran yang sangat besar, sehingga pengalihan ke BLT dapat memberikan efisiensi anggaran.Selain itu, Bhima juga melihat bahwa perubahan skema subsidi dapat mendorong masyarakat untuk lebih banyak menggunakan transportasi umum dan mempercepat transisi energi. Dengan tidak lagi mendapatkan subsidi langsung pada BBM, masyarakat diharapkan akan beralih ke moda transportasi yang lebih ramah lingkungan, seperti angkutan umum atau kendaraan listrik. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mempercepat transisi energi menuju sumber-sumber yang lebih berkelanjutan.

Tantangan dalam Implementasi BLT Subsidi Energi

Meskipun terdapat potensi keuntungan, Bhima juga mengingatkan bahwa ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan sebelum kebijakan ini diimplementasikan. Salah satu tantangan utama adalah fakta bahwa penerima BLT dan pengguna BBM bersubsidi tidak semuanya berasal dari kelompok masyarakat miskin.Bhima menyarankan agar mekanisme BLT tidak hanya menyasar masyarakat miskin, tetapi juga kelompok masyarakat rentan dan aspiring middle class. Kelompok ini mencakup sekitar 137,5 juta orang atau hampir 50% dari total populasi. Jika cakupan BLT tidak mencukupi sebagai kompensasi dari penghapusan subsidi BBM, daya beli masyarakat bisa melemah secara signifikan, yang dapat berdampak pada pertumbuhan konsumsi rumah tangga.Selain itu, Bhima juga mengkhawatirkan dampak negatif terhadap kelompok kelas menengah rentan. Selama ini, subsidi BBM juga dinikmati oleh kelompok ini, namun mereka tidak masuk kategori penerima BLT. Jika subsidi BBM dihapus tanpa kompensasi yang memadai, kelompok ini berisiko jatuh miskin.

Menyempurnakan Mekanisme BLT Subsidi Energi

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, Bhima menyarankan agar pemerintah menyempurnakan mekanisme BLT subsidi energi. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah memperluas cakupan penerima BLT, tidak hanya terbatas pada masyarakat miskin, tetapi juga kelompok rentan dan aspiring middle class.Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan bahwa besaran BLT yang diberikan cukup untuk mengompensasi hilangnya subsidi BBM bagi masyarakat. Hal ini penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan mencegah terjadinya penurunan konsumsi rumah tangga yang signifikan.Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, diharapkan perubahan skema subsidi energi dari berbasis komoditas menjadi BLT dapat berjalan dengan lebih efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.