Perkembangan terbaru dari pengadilan internasional menyoroti tuntutan kepada Hongaria dalam kasus Benjamin Netanyahu. Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) telah meminta pemerintah Hongaria memberikan penjelasan resmi mengenai ketidakmampuannya menahan Perdana Menteri Israel selama kunjungan negara ke Budapest. Tindakan ini dilatarbelakangi oleh surat perintah penangkapan yang dikeluarkan ICC pada bulan November lalu, yang menargetkan Netanyahu dan mantan pejabat pertahanannya karena tuduhan pelanggaran hukum internasional.

Situasi semakin rumit dengan adanya pasal dalam Statuta Roma yang menekankan pentingnya kerja sama antar-negara anggota ICC. Berdasarkan Pasal 87(7), ICC menyatakan bahwa kegagalan suatu negara dalam memenuhi permintaan kerja sama dapat menghambat fungsi dan otoritas pengadilan. Dalam pernyataan resmi tanggal 16 April 2025, disebutkan bahwa Hongaria menerima panggilan untuk menahan Netanyahu saat ia berada di wilayah mereka pada awal bulan tersebut. Namun, tidak ada indikasi bahwa langkah konkret diambil oleh pihak berwenang setempat.

Pengundangan Viktor Orban kepada Netanyahu menjadi sorotan diplomatis, di mana kepala pemerintahan Hongaria menyebut tindakan ICC sebagai bentuk penghinaan. Sebagai respons, pemerintah Hongaria merencanakan langkah mundur dari organisasi internasional ini, menunjukkan sikap keras terhadap intervensi ICC. Keputusan ini mencerminkan tantangan besar bagi sistem hukum global dalam menjaga integritas dan kewibawaannya di tengah dinamika geopolitik yang kompleks. Penting bagi semua pihak untuk mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan kepatuhan terhadap hukum internasional demi menciptakan dunia yang lebih damai dan adil.