Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, baru-baru ini menyoroti isu penting terkait distribusi gas cair (LPG) 3 kilogram. Menurutnya, kebijakan baru perlu diterapkan agar pengecer dapat berfungsi sebagai sub pangkalan. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa subsidi pemerintah mencapai tujuan yang tepat dan menghindari kerugian finansial yang besar.

Penggunaan dana negara harus dipastikan sampai kepada masyarakat dengan tepat, tanpa adanya penyimpangan atau kebocoran. Dalam konteks ini, Bahlil menjelaskan bahwa negara telah menyediakan subsidi sebesar Rp87 triliun setiap tahun untuk LPG. Namun, berdasarkan laporan dari aparat penegak hukum dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), program ini rentan terhadap kerugian jika tidak ada penataan distribusi dan harga yang jelas. Proses distribusi dari agen ke pangkalan sudah tertata dengan baik melalui sistem aplikasi, tetapi tahap dari pangkalan ke pengecer masih belum termonitor secara efektif. Akibatnya, harga LPG di tingkat konsumen bisa mencapai Rp25.000 hingga Rp30.000, padahal seharusnya hanya sekitar Rp18.000-Rp19.000.

Kebijakan baru yang direncanakan oleh pemerintah bertujuan untuk mengubah status pengecer menjadi sub pangkalan. Langkah ini akan memastikan bahwa lebih dari 375.000 pengecer LPG 3 kg di seluruh Indonesia dapat memberikan harga yang lebih terjangkau kepada masyarakat. Dengan demikian, implementasi kebijakan ini akan mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memastikan penggunaan dana negara yang lebih efisien. Melalui langkah-langkah ini, pemerintah menunjukkan komitmennya untuk menciptakan sistem distribusi yang lebih adil dan transparan, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari subsidi yang diberikan.