Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan dukungannya terhadap rencana konsolidasi perusahaan reasuransi milik negara, melihatnya sebagai langkah krusial untuk memperkokoh fondasi industri keuangan nasional. Proses ini, meskipun didukung, harus dijalankan dengan cermat dan sesuai dengan kerangka regulasi yang ada. OJK telah mengambil inisiatif dengan mengeluarkan berbagai peraturan yang bertujuan untuk mentransformasi sektor asuransi, meningkatkan solvabilitas, memperbaiki tata kelola, dan pada akhirnya, membangun kepercayaan publik terhadap stabilitas sistem keuangan.
Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, pada sebuah konferensi pers tanggal 4 Agustus 2025, menjelaskan bahwa penguatan kapasitas permodalan adalah hal esensial dalam manajemen risiko. Salah satu metode untuk mencapai peningkatan kapasitas ini adalah melalui konsolidasi antar perusahaan asuransi yang memiliki pengendali yang sama. OJK telah menerbitkan sejumlah regulasi penting untuk mendukung hal ini, termasuk POJK 11/2023 mengenai pemisahan unit usaha syariah yang harus selesai pada akhir tahun 2026, POJK 23/2023 mengenai perizinan dan modal minimum, serta POJK 36/2024 yang mewajibkan pembentukan unit penjaminan terpisah. Kebijakan-kebijakan ini dirancang untuk memperkuat struktur keuangan perusahaan asuransi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Meskipun ada wacana penggabungan tiga perusahaan reasuransi BUMN, yaitu Indonesia Re, Reasuransi Nasional Indonesia (NasRe), dan Tugu Reasuransi Indonesia (TuguRe), OJK menegaskan bahwa mereka belum menerima proposal resmi dari pemerintah atau Danantara. Pernyataan Ogi menunjukkan bahwa OJK sedang menantikan dokumen atau informasi formal terkait rencana tersebut. Benny Waworuntu, Direktur Utama Indonesia Re, sebelumnya telah mengindikasikan bahwa integrasi ketiga reasuransi BUMN ini merupakan bagian dari peta jalan korporasi hingga tahun 2028. Tujuannya adalah menciptakan perusahaan reasuransi nasional yang tangguh dan efisien, sepenuhnya di bawah kepemilikan negara. Saat ini, Indonesia Re sepenuhnya dimiliki oleh negara, sementara NasRe adalah cucu perusahaan IFG, dan TuguRe merupakan anak perusahaan Pertamina. Proses integrasi ini mencakup penyesuaian bisnis dan uji tuntas pada tahun 2025-2026, pelaksanaan merger dan akuisisi pada 2026-2027, dan pembentukan holding di bawah Indonesia Re yang akan menaungi NasRe, TuguRe, Asuransi ASEI, dan ReIndo Syariah pada tahun 2028. Inisiatif ini selaras dengan arahan pemerintah untuk memperkuat peran BUMN di sektor keuangan dan menciptakan entitas besar yang mampu bersaing di tingkat regional.
Langkah konsolidasi perusahaan reasuransi milik negara ini merupakan strategi progresif untuk memperkuat ketahanan finansial dan daya saing industri asuransi di Indonesia. Dengan dukungan regulasi dari OJK dan komitmen dari para pelaku industri, diharapkan terbentuk entitas reasuransi yang lebih kuat, mampu menghadapi tantangan global, serta memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional.
