Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara konsisten memperkuat upaya pengawasan terhadap sektor keuangan, terutama dalam menghadapi maraknya kegiatan lembaga keuangan tidak berizin. Friderica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, menegaskan bahwa individu atau entitas yang terlibat dalam praktik keuangan ilegal dapat dijerat dengan sanksi pidana berat, termasuk kurungan penjara antara 5 hingga 10 tahun dan denda fantastis yang berkisar dari Rp 1 miliar hingga Rp 1 triliun. Penegasan ini disampaikan dalam sebuah acara peluncuran kampanye nasional yang berfokus pada pemberantasan penipuan dan aktivitas keuangan ilegal, menandai keseriusan OJK dalam menjaga integritas sistem keuangan nasional.
Ketetapan sanksi dan denda ini berlandaskan pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Frederica menjelaskan bahwa lahirnya undang-undang ini merupakan respons adaptif terhadap pesatnya digitalisasi yang telah merambah berbagai aspek sektor keuangan. Sebelumnya, regulasi yang ada, seperti undang-undang perbankan, pasar modal, asuransi, dan dana pensiun, belum sepenuhnya mengintegrasikan dimensi atau dampak dari transformasi digital ini. Oleh karena itu, kehadiran UU P2SK menjadi krusial untuk mengisi kekosongan hukum dan memberikan landasan yang lebih kuat dalam menghadapi modus operandi kejahatan keuangan di era digital.
Friderica menambahkan bahwa meskipun digitalisasi membawa kemudahan akses terhadap layanan keuangan, celah ini seringkali disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang melakukan praktik penipuan dengan menjerat masyarakat melalui penawaran bunga tinggi yang tidak wajar. Sebagai otoritas pengawas, OJK berkolaborasi erat dengan aparat penegak hukum serta kementerian dan lembaga terkait lainnya untuk menangani kegiatan usaha tanpa izin di sektor jasa keuangan. Hal ini menunjukkan komitmen OJK untuk melindungi konsumen dan memastikan bahwa tidak ada lagi pihak yang dapat berlindung di balik ketidakjelasan regulasi masa lalu. OJK memperingatkan bahwa siapa pun yang mencoba bermain-main dengan hukum di sektor ini akan menghadapi konsekuensi yang tegas.
Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kejahatan keuangan ilegal adalah langkah vital untuk menjaga kepercayaan publik dan stabilitas ekonomi. Melalui upaya kolaboratif dan pembaruan regulasi, kita dapat memastikan bahwa teknologi dimanfaatkan untuk kemajuan, bukan untuk merugikan masyarakat. Setiap individu memiliki tanggung jawab untuk turut serta dalam memerangi kejahatan ini dengan meningkatkan literasi keuangan dan melaporkan aktivitas mencurigakan, demi terciptanya ekosistem keuangan yang adil, transparan, dan aman bagi semua.
