Dalam upaya menyelesaikan konflik yang berkepanjangan di Papua Pegunungan, Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan Hak Asasi Manusia (HAM) Kementerian HAM, Nicholay Aprilindo, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Nduga. Ditemani tokoh setempat, dia bertemu dengan ratusan pengungsi untuk membahas solusi perdamaian dan rekonsiliasi. Temuan dari kunjungan ini menjadi dasar bagi langkah-langkah konkret dalam menciptakan kondisi aman dan damai.
Permasalahan kompleks di Papua harus diselesaikan melalui pendekatan kemanusiaan. Menteri HAM menekankan pentingnya rekonsiliasi sebagai senjata utama untuk mengakhiri kekerasan, peperangan, penindasan, serta ketidakpercayaan yang telah menyebabkan korban jiwa, termasuk masyarakat sipil, perempuan, dan anak-anak. Solusi ini bertujuan memastikan semua pihak yang terlibat dapat hidup dalam kedamaian tanpa rasa takut.
Kunjungan kerja Nicholay Aprilindo ke Kabupaten Nduga bertujuan untuk memberikan perhatian mendalam pada situasi kemanusiaan akibat konflik yang terjadi. Fokus utamanya adalah merealisasikan perdamaian dan rekonsiliasi melalui dialog serta pemahaman bersama antara seluruh pihak yang terlibat. Dengan pendekatan ini, diharapkan kondisi yang aman dan damai bisa segera terealisasi sehingga masyarakat dapat kembali menjalani aktivitas normal mereka.
Pendekatan kemanusiaan menjadi elemen inti dalam misi ini. Nicholay menegaskan bahwa masalah di Papua tidak hanya berkaitan dengan aspek politik atau hukum, tetapi juga melibatkan dimensi sosial dan budaya. Oleh karena itu, langkah-langkah konkret seperti pembukaan jalur komunikasi, pengurangan ketegangan, dan penciptaan lingkungan yang bebas dari kekerasan menjadi prioritas utama. Melalui diskusi dengan para pengungsi, Nicholay berhasil mengidentifikasi kebutuhan mendasar masyarakat, seperti jaminan keamanan dan aksesibilitas layanan pendidikan serta kesehatan. Ini akan menjadi fondasi dalam merancang strategi penyelesaian yang lebih komprehensif.
Selama kunjungan, banyak informasi penting diperoleh terkait dampak konflik terhadap masyarakat lokal. Salah satu temuan yang menonjol adalah adanya anak-anak yang terpaksa tinggal di pengungsian dan terganggunya proses belajar mereka. Hal ini menunjukkan urgensi untuk mengembalikan stabilitas agar anak-anak dapat melanjutkan pendidikan mereka tanpa hambatan. Selain itu, aspirasi masyarakat tentang kepastian keamanan juga menjadi sorotan utama.
Temuan-temuan tersebut akan digunakan sebagai landasan dalam merancang program-program spesifik untuk membantu masyarakat pengungsi. Program ini mencakup dukungan psikososial, penyediaan fasilitas dasar, dan pemulihan ekonomi lokal. Lebih lanjut, Nicholay menegaskan perlunya kolaborasi lintas sektor untuk memastikan kesuksesan rencana ini. Dengan melibatkan pemerintah daerah, lembaga non-pemerintah, serta komunitas internasional, diharapkan upaya ini dapat menghasilkan hasil nyata dalam waktu dekat. Pendekatan inklusif ini bertujuan untuk membangun kepercayaan kembali di kalangan masyarakat dan menciptakan harmoni sosial di wilayah tersebut.