Pemda Diminta Cermat Pantau Inflasi Daerah untuk Pertahankan Laju Terkendali

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menekankan pentingnya pemahaman yang mendalam bagi Pemerintah Daerah (Pemda) terkait perkembangan data inflasi. Hal ini tidak hanya berlaku bagi Pemda, namun juga kementerian dan lembaga (K/L) yang memiliki tugas dan fungsi dalam memonitor laju inflasi.

Pantau Harga Produk Kritis, Jaga Inflasi Tetap Terkendali

Kritisi Kenaikan Harga Produk Tertentu

Kemendagri meminta stakeholder terkait untuk mengkritisi secara saksama kenaikan harga produk-produk tertentu di daerah. Hal ini penting dilakukan agar laju inflasi yang relatif terkendali saat ini dapat dipertahankan. Tomsi Tohir, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Kemendagri, menekankan perlunya pemantauan dan tindak lanjut atas kenaikan harga produk di daerah.

Deflasi Terjadi Akibat Penurunan Harga Volatile Food

Amalia Adininggar Widyasanti, Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), mengungkapkan bahwa pada September 2024 terjadi deflasi sebesar -0,12% secara month to month. Secara Year on Year (YoY), inflasi tercatat sebesar 1,84%. Penyebab utama deflasi adalah penurunan harga-harga komoditas di sektor makanan, minuman, dan tembakau yang memiliki suplai tinggi di pasar.

Penyesuaian Harga BBM Non-Subsidi Turut Berkontribusi

Selain itu, Amalia juga menyebutkan bahwa penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi menjadi faktor lain yang menyebabkan deflasi. Harga BBM non-subsidi tersebut menyesuaikan dengan harga minyak internasional.

Koordinasi Pemda dan K/L Kunci Pertahankan Inflasi Terkendali

Kemendagri menekankan pentingnya koordinasi yang erat antara Pemda dan K/L terkait dalam memonitor laju inflasi di daerah. Pemahaman yang mendalam mengenai perkembangan data inflasi serta tindak lanjut atas kenaikan harga produk kritis menjadi kunci untuk mempertahankan inflasi yang relatif terkendali saat ini.