Agensi hiburan raksasa Korea Selatan, HYBE, yang dikenal luas sebagai perusahaan di balik grup musik populer BTS, kini berada di bawah sorotan serius. Pihak berwenang dari Layanan Pajak Nasional (NTS) telah memulai penyelidikan menyeluruh terhadap dugaan manipulasi harga saham dan berbagai transaksi yang dianggap mencurigakan dalam operasional perusahaan. Investigasi ini melibatkan tim khusus dari Biro Investigasi Keempat NTS Seoul, yang dikenal menangani kasus-kasus sensitif dan mendesak, mengindikasikan tingkat keseriusan tuduhan yang dihadapi HYBE.
Penyelidikan terhadap HYBE merupakan bagian dari operasi audit berskala besar yang menargetkan 27 perusahaan di Korea Selatan, yang diduga terlibat dalam praktik keuangan ilegal, termasuk manipulasi pasar dan penggelapan pajak. Dari total perusahaan yang diaudit, beberapa di antaranya dicurigai memalsukan laporan keuangan untuk menaikkan nilai saham, sementara yang lain diduga dikendalikan oleh 'pemain cepat' yang mencari keuntungan instan. Sebagian lagi bahkan dituduh mengalihkan aset perusahaan demi kepentingan pribadi. Diperkirakan, total kerugian negara akibat dugaan penggelapan pajak ini mencapai triliunan Won.
Tak hanya itu, pendiri dan Chairman HYBE, Bang Si-hyuk, juga tengah diselidiki oleh Otoritas Jasa Keuangan (FSS) terkait perannya dalam dugaan manipulasi saham. Tuduhan tersebut mencakup dugaan menyesatkan investor awal pada tahun 2019 mengenai penundaan IPO HYBE, sekaligus memfasilitasi pembelian saham melalui entitas khusus yang terkait dengan eksekutif HYBE. NTS secara khusus menelusuri potensi penghindaran pajak dalam transaksi ini, menandai kali kedua HYBE diaudit dalam tiga tahun terakhir, setelah audit rutin pada Juni 2022 yang juga menemukan adanya kekurangan pembayaran pajak.
Kasus ini menyoroti pentingnya transparansi dan integritas dalam dunia korporasi, terutama di industri hiburan yang memiliki pengaruh besar. Penegakan hukum yang tegas terhadap praktik-praktik ilegal seperti manipulasi saham dan penggelapan pajak adalah krusial untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan keadilan ekonomi. Setiap entitas, sekecil atau sebesar apapun, harus mematuhi aturan demi terciptanya ekosistem bisnis yang sehat dan bertanggung jawab.
