Wacana mengenai isu hidup bersama tanpa ikatan pernikahan, atau kohabitasi, telah menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat Indonesia. Fenomena ini, yang secara tradisional dikenal sebagai 'kumpul kebo', kini menunjukkan peningkatan signifikan. Kondisi ini mendesak perhatian dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan peneliti, untuk memahami akar permasalahan dan dampaknya terhadap struktur sosial.
Laporan Mendalam Tren Kohabitasi di Indonesia
Pada suatu kesempatan baru-baru ini, Menteri Agama, Bapak Nasaruddin Umar, dengan tegas menyuarakan pentingnya pernikahan bagi generasi muda. Seruan ini muncul sebagai respons terhadap maraknya praktik kohabitasi yang semakin meluas di berbagai penjuru negeri. Ironisnya, sebuah penelitian mutakhir justru mengungkap bahwa wilayah Indonesia Timur, khususnya Kota Manado di Sulawesi Utara, menjadi pusat dari fenomena hidup bersama tanpa ikatan sah ini.
Penelitian yang diterbitkan dalam The Conversation menyoroti bahwa peningkatan kohabitasi merupakan cerminan dari pergeseran paradigma sosial. Banyak individu, terutama dari kalangan muda, kini memandang institusi pernikahan sebagai sesuatu yang terlalu terikat norma dan formalitas. Sebaliknya, mereka cenderung melihat kohabitasi sebagai bentuk hubungan yang lebih otentik dan berdasarkan ketulusan emosional.
Meskipun di banyak negara Asia, kohabitasi masih dianggap tabu dan seringkali hanya bersifat sementara sebagai transisi menuju pernikahan, dinamika di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang berbeda. Studi berjudul \"The Untold Story of Cohabitation\" yang dirilis pada tahun 2021 mengindikasikan bahwa praktik ini lebih sering dijumpai di kawasan Indonesia Timur, terutama di daerah dengan populasi non-Muslim yang dominan.
Yulinda Nurul Aini, seorang peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), melalui studi kasusnya di Manado, mengidentifikasi tiga faktor utama yang mendorong pasangan memilih jalur kohabitasi. Faktor-faktor tersebut meliputi tekanan beban finansial yang berat, kerumitan proses perceraian di kemudian hari, serta tingkat penerimaan sosial yang relatif tinggi di lingkungan mereka. Data dari Pendataan Keluarga 2021 (PK21) oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memperkuat temuan ini, menunjukkan bahwa sekitar 0,6 persen penduduk Manado hidup dalam hubungan kohabitasi.
Analisis lebih lanjut dari data PK21 mengungkapkan profil demografi yang menarik. Dari populasi kohabitasi tersebut, sekitar 1,9% perempuan sedang dalam kondisi hamil saat survei dilakukan, 24,3% berada di bawah usia 30 tahun, mayoritas (83,7%) memiliki pendidikan setingkat SMA ke bawah, 11,6% tidak memiliki pekerjaan, dan lebih dari separuhnya (53,5%) bekerja di sektor informal.
Yulinda juga memaparkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh kohabitasi, terutama bagi perempuan dan anak-anak. Ketiadaan ikatan hukum membuat posisi perempuan sangat rentan, khususnya dalam hal dukungan finansial dan perlindungan hukum. Tanpa dasar hukum yang jelas, pembagian aset, hak asuh anak, dan hak waris menjadi tidak terjamin jika hubungan tersebut berakhir. Selain itu, kohabitasi juga diyakini dapat mengurangi kepuasan hidup dan meningkatkan risiko masalah kesehatan mental, akibat ketidakpastian dan kurangnya komitmen jangka panjang. Data PK21 mencatat, 69,1% pasangan kohabitasi pernah mengalami konflik verbal, 0,62% mengalami perselisihan serius hingga pisah ranjang, dan 0,26% terlibat dalam kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
Bagi anak-anak yang lahir dari hubungan kohabitasi, tantangan yang dihadapi jauh lebih kompleks. Mereka berisiko tinggi mengalami gangguan perkembangan dan tekanan emosional akibat stigma sosial. Yulinda menekankan bahwa anak-anak ini sering merasa tidak diakui, mengalami kebingungan identitas, bahkan menghadapi diskriminasi dari lingkungan keluarga karena status mereka yang kerap disebut 'anak haram'. Kondisi ini secara signifikan menghambat kemampuan mereka untuk merasa menjadi bagian dari struktur keluarga dan masyarakat luas.
Fenomena kohabitasi ini bukan sekadar statistik, melainkan sebuah cerminan kompleksitas sosial yang membutuhkan pemahaman mendalam dan solusi terpadu dari berbagai lini, mulai dari pemerintah, lembaga agama, hingga masyarakat itu sendiri.
