Modus Kepala Daerah Memoles Angka Inflasi Demi Bonus Presiden

Masalah akurasi perhitungan inflasi menjadi sorotan setelah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan adanya sejumlah modus yang dilakukan oknum kepala daerah untuk memoles laporan inflasi daerahnya agar terlihat bagus. Hal ini dilakukan dalam rangka mengejar hadiah atau bonus dari Presiden Joko Widodo.

Mengungkap Strategi Kepala Daerah Demi Bonus Presiden

Modus Meminta BPS Hasilkan Angka Inflasi Rendah

Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri, mengungkapkan bahwa salah satu modus yang dilakukan oleh kepala daerah adalah dengan langsung mendatangi kantor BPS di kabupaten/kota masing-masing dan meminta agar BPS menghasilkan angka inflasi yang rendah. Hal ini dilakukan demi mendapatkan bonus dari Presiden Joko Widodo.Tito menegaskan bahwa kepala daerah meminta BPS untuk "tolong dong bikin angkanya bagus kami!" Ini menunjukkan adanya upaya untuk memanipulasi data inflasi demi kepentingan pribadi, bukan demi kepentingan masyarakat.

Modus Membututi Petugas BPS Saat Survei

Selain itu, Tito juga mengungkapkan modus lain yang dilakukan oleh kepala daerah, yaitu membututi petugas BPS saat melakukan survei. Lokasi survei BPS akan dijadikan tempat untuk menggelar pasar murah, sehingga data harga yang terkumpul saat proses survei menjadi rendah.Tito menyatakan bahwa kepala daerah "harus hafal mereka juga tau, ngintipin BPS kalau enggak bisa diajak kerja sama supaya bagus dia ngintipin BPS biasanya ngambil sampel pasar mana aja." Ini menunjukkan adanya upaya sistematis untuk mempengaruhi proses pengumpulan data inflasi.

Tanggapan BPS Terkait Independensi Data

Menanggapi hal ini, Plt. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menegaskan bahwa BPS dalam mengolah dan merilis data tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun, termasuk oknum kepala daerah. Amalia menjelaskan bahwa BPS memiliki metodologi pengumpulan dan pengolahan data sesuai standar internasional, sehingga dapat menjaga independensi data.Amalia juga menjelaskan bahwa metode sampling yang dijalankan BPS mengacu pada standar-standar statistik internasional, termasuk untuk menentukan tempat atau lokasi, responden, hingga waktu surveinya. Dengan demikian, angka yang dihasilkan BPS dapat dipertanggungjawabkan independensinya.

Pasar Murah sebagai Upaya Pemerintah Kendalikan Inflasi

Terkait modus kepala daerah yang tiba-tiba menggelar pasar murah sesuai lokasi survei inflasi BPS, Amalia menjelaskan bahwa hal itu sebetulnya merupakan strategi pemerintah untuk membentuk harga agar tidak tinggi. Pasar murah merupakan langkah konkret pemerintah untuk mengendalikan inflasi di daerah.Amalia menegaskan bahwa pembentukan harga di daerah yang menjadi tempat survei BPS sangat dipengaruhi oleh mekanisme pasar. Dengan demikian, pasar murah yang digelar oleh pemerintah daerah dapat menjadi salah satu upaya untuk menekan laju inflasi.Melalui pengungkapan modus-modus yang dilakukan oleh oknum kepala daerah, serta tanggapan dari BPS terkait independensi data, artikel ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai permasalahan akurasi perhitungan inflasi di Indonesia. Upaya untuk memanipulasi data demi kepentingan pribadi harus segera dihentikan, demi menjaga kredibilitas data inflasi dan kepercayaan masyarakat.