Provinsi Jawa Barat Mencatat Pinjaman Paylater Tertinggi di Indonesia

Layanan pinjaman berbasis aplikasi, atau yang dikenal dengan istilah buy now, pay later (BNPL), telah menjadi tren yang semakin populer di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu provinsi yang mencatat penggunaan BNPL terbesar adalah Jawa Barat, yang tercatat memiliki outstanding pinjaman paylater sebesar Rp7,52 triliun hingga semester 1-2024.

Tren Pinjaman Paylater yang Menggerakkan Ekonomi, Namun Perlu Waspadai Risiko Kredit Macet

Pertumbuhan Pengguna BNPL yang Signifikan di Jawa Barat

Berdasarkan data dari Pefindo Biro Kredit, jumlah pengguna BNPL di Indonesia pada Juni 2024 mencapai 14,37 juta, meningkat 9,35% secara tahunan (yoy). Dari total pengguna tersebut, Provinsi Jawa Barat menjadi kontributor terbesar, dengan porsi sebesar 24,95% dari total pinjaman BNPL di Indonesia. Hal ini menunjukkan besarnya minat dan adopsi masyarakat Jawa Barat terhadap layanan pinjaman paylater.

Tingginya Jumlah Pinjaman Paylater di Jawa Barat

Hingga semester 1-2024, jumlah pinjaman paylater di Provinsi Jawa Barat tercatat mencapai Rp7,52 triliun. Angka ini menempatkan Jawa Barat sebagai provinsi dengan total pinjaman paylater tertinggi di Indonesia, jauh di atas provinsi lainnya seperti DKI Jakarta (Rp4,25 triliun) dan Jawa Timur (Rp3,26 triliun). Tingginya permintaan untuk pinjaman paylater di Jawa Barat dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti pertumbuhan ekonomi yang pesat, urbanisasi, dan peningkatan daya beli masyarakat.

Risiko Kredit Macet yang Perlu Diwaspadai

Sejalan dengan tingginya jumlah pinjaman paylater di Jawa Barat, risiko kredit macet juga menjadi perhatian. Berdasarkan data, per semester I-2024, jumlah tunggakan paylater dengan kolektibilitas (KOL) 5 di Jawa Barat mencapai Rp126,58 miliar, atau sekitar 1,7% dari total pinjaman paylater di provinsi tersebut. Angka ini menunjukkan adanya potensi risiko kredit macet yang harus dikelola dengan baik oleh penyedia layanan BNPL dan pemangku kepentingan terkait.

Pentingnya Edukasi dan Regulasi yang Memadai

Untuk menjaga keberlanjutan industri BNPL di Indonesia, terutama di Jawa Barat, diperlukan upaya edukasi yang komprehensif bagi masyarakat pengguna. Masyarakat perlu memahami dengan baik mekanisme, manfaat, dan risiko dari pinjaman paylater agar dapat memanfaatkannya secara bijak. Selain itu, peran regulator juga sangat penting dalam mengembangkan kerangka regulasi yang memadai, guna melindungi konsumen dan menjaga stabilitas sistem keuangan.

Peran Penting Pemerintah Daerah dalam Mendorong Inklusi Keuangan

Pemerintah Provinsi Jawa Barat, di bawah kepemimpinan Gubernur Ridwan Kamil, dapat berperan aktif dalam mendorong inklusi keuangan di wilayahnya. Kolaborasi antara pemerintah daerah, penyedia layanan BNPL, dan lembaga keuangan lainnya dapat menciptakan ekosistem yang lebih kondusif bagi pertumbuhan industri BNPL yang sehat dan berkelanjutan. Melalui kebijakan dan program yang tepat, Jawa Barat memiliki potensi untuk menjadi model bagi provinsi lain dalam memanfaatkan layanan pinjaman paylater untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.